Profil Dosen
Assoc. Prof. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.
Kekayaan Intelektual
| No. | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Kepastian Hukum Atas Kebijakan Central Bank Digital Currency (CBDC) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia.
No. Permohonan: EC002023138981
| 2023 |
| 2 | TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
No. Permohonan: EC002023138976
| 2023 |
| 3 | Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Korban Kejahatan Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
No. Permohonan: EC002023138994
| 2023 |
| 4 | KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS JUNCTO PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN REPRESIF APARAT POLRI PADA SAAT PELIPUTAN DEMONSTRASI
No. Permohonan: EC00202225205
| 2022 |
| 5 | Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
No. Permohonan: EC00202288917
| 2022 |
| 6 | Perlindungan Hukum Tentang Kejahatan Pencurian Data Pribadi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif HAM
No. Permohonan: EC00202288909
| 2022 |
| 7 | Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan
No. Permohonan: EC00202288906
| 2022 |
| 8 | Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang InformasiDan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan
No. Permohonan: EC00202121854
| 2021 |
| 9 | Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/Pn Smd)
No. Permohonan: EC00202121855
| 2021 |
| 10 | Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi
No. Permohonan: EC00202169487
| 2021 |
| 11 | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
No. Permohonan: EC00202169473
| 2021 |
| 12 | Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
No. Permohonan: EC00202169453
| 2021 |
| 13 | Optimalisasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
No. Permohonan: EC00202169447
| 2021 |
| 14 | The Intrepretation Of The Crime Of simulacra In The Concept Of The Criminal Law Reformation
No. Permohonan: EC00202009018
| 2020 |
| 15 | PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
No. Permohonan: EC00202010071
| 2020 |
| 16 | TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANKEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Perkara Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby)
No. Permohonan: EC00202010072
| 2020 |
| 17 | Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis SiberDihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 PerubahanAtas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi DanTransaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No. Permohonan: EC00202039814
| 2020 |
| 18 | Tinjauan Yuridis Mengenai Finansial Teknologi Dikaitkan DenganPeraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 TentangPenyelenggaraan Teknologi Finansial Juncto Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital DiSektor Jasa Keuanga
No. Permohonan: EC00202039805
| 2020 |
| 19 | Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana
No. Permohonan: EC00201801196
| 2018 |